MEDAN– Dalam upaya memperkuat integritas dan disiplin prajurit, Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI menggelar kegiatan Penyuluhan Hukum dengan tema “Prajurit TNI PRIMA Taat Hukum” di lingkungan Kodam I/Bukit Barisan, Senin (29/6/2026).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh sejumlah pejabat hukum dari pusat dan daerah, di antaranya Kabid Perundang-undangan Babinkum TNI Kolonel Chk (K) Sri Widyastuti, S.H., M.H., dan Kakumdam I/BB Kolonel Chk Berkesan Tarigan, S.H., M.H., serta jajaran perwira lainnya.
Dalam sambutannya, Kolonel Chk (K) Sri Widyastuti menekankan bahwa penyuluhan ini merupakan langkah preventif yang krusial. Ia menyoroti tingginya angka perkara pidana militer di beberapa wilayah, termasuk Medan, yang menuntut perhatian serius bagi seluruh prajurit dan PNS TNI.
“Penyuluhan hukum ini bukan sekadar kegiatan seremonial. Kami menekankan pendekatan edukatif dan preventif sebagai prioritas utama dalam membangun kesadaran hukum. Kepatuhan pada hukum adalah fondasi utama pengabdian kita kepada bangsa dan negara,” tegasnya.
Senada dengan hal tersebut, Kakumdam I/BB Kolonel Chk Berkesan Tarigan menambahkan bahwa prajurit yang prima tidak hanya diukur dari kesiapan tempur, tetapi juga kepatuhan terhadap norma hukum dan etika militer. “Kegiatan ini bertujuan agar setiap prajurit memahami norma hukum dalam setiap pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-hari,” ujar Kolonel Berkesan.
Fokus pada Pelanggaran Menonjol
Pada sesi pemaparan materi, Letkol Chk Andi Asfar Badarudin menyoroti sejumlah perkara menonjol yang kerap terjadi di lingkungan TNI. Beberapa poin krusial yang dibahas meliputi:
Desersi: Ancaman serius bagi karier dan disiplin satuan.
Judi Online & Narkotika: Pelanggaran yang berpotensi sanksi pidana berat hingga pemecatan.
Tindak Pidana Lain: Meliputi KDRT, asusila, penganiayaan bawahan, penyalahgunaan senjata api, hingga praktik perekrutan ilegal (werving).
Letkol Chk Andi menekankan bahwa prinsip TNI PRIMA (Profesional, Responsif, Integratif, Modern, Adaptif) harus menjadi pedoman hidup prajurit. Pengawasan melekat oleh atasan dinilai menjadi garis pertahanan pertama untuk mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini.
Kegiatan yang ditutup dengan sesi tanya jawab ini diharapkan mampu menekan angka pelanggaran disiplin di lingkungan Kodam I/BB, serta memperkuat citra dan profesionalisme TNI di mata publik.
