Medan, – Gudang Jasa Penangkutan Kargo Kalimantan Jaya di Medan kini berada di ujung tanduk. Di tengah polemik tuduhan pelanggaran administratif, operasional gudang yang menjadi sumber penghidupan ratusan orang ini terancam dihentikan. Pihak perusahaan menegaskan bahwa proses perizinan masih berlangsung secara sah, sembari menyoroti potensi tekanan dari pihak luar yang menunggangi isu ini.
Menurut Humas Kalimantan Jaya, Lia, gudang tersebut bukan sekadar fasilitas logistik, melainkan juga urat nadi ekonomi bagi banyak keluarga.
“Bangunan itu adalah sumber penghidupan bagi ratusan orang yang menggantungkan nasib pada aktivitas di dalamnya,” ujar Lia.
Polemik bermula dari tuduhan pelanggaran administratif yang beredar di media. Tekanan untuk menghentikan operasional hingga meruntuhkan bangunan mulai mencuat. Namun, Lia menegaskan bahwa izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) saat ini sedang dalam proses resmi.
“Surat permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) atau Keterangan Rencana Kota (KRK) sebagai syarat administratif PBG sudah diajukan,” jelasnya.
Lia juga menyebut bahwa Kalimantan Jaya telah mengantongi dukungan administratif dari pemerintah tingkat lokal, termasuk surat rekomendasi dari kepala lingkungan (kepling), camat, dan lurah. Bahkan, untuk isu penebangan pohon yang sempat disorot, rekomendasi dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi juga sudah dikantongi.
Lebih lanjut, pihak Kalimantan Jaya menyatakan komitmennya terhadap penataan lingkungan. Pembenahan taman yang sempat terganggu telah dijadwalkan pada pekan depan.
Namun, yang menjadi sorotan, muncul kekhawatiran atas manuver dari organisasi tertentu, seperti LSM berinisial GSR, yang diduga mencoba mengambil keuntungan dari polemik ini. Pihak perusahaan bahkan telah melaporkan tekanan non-formal dari luar kepada lurah dan kepling setempat.
“Belum ada pelanggaran hukum yang final. Tidak ada putusan *inkracht*. Tapi tekanan datang lebih cepat daripada keadilan,” ujar Lia, menyayangkan suara tuntutan sepihak yang muncul tanpa memberikan ruang klarifikasi.
Ratusan Nasib Bergantung
Dampak dari kisruh ini sangat dirasakan para pekerja. Elda, seorang pekerja harian di gudang Kalimantan Jaya, mengungkapkan kegelisahannya.
“Kami ini cuma cari makan. Kalau tempat ini ditutup, kami harus hidup dari mana?” katanya.
Menurut Elda, tidak kurang dari ratusan orang menggantungkan penghidupan pada operasional gudang ini, mulai dari sopir truk, buruh bongkar muat, petugas keamanan, pengelola logistik, hingga pedagang kecil di sekitar area. Gudang ini, tambahnya, bukan sekadar titik distribusi barang, tapi juga menopang ekosistem ekonomi rakyat kecil.
Ia menilai bahwa pendekatan terhadap tuduhan seperti perusakan trotoar, penebangan pohon, atau kemacetan lalu lintas seharusnya dilakukan secara bijak dan solutif.
“Penataan ulang dan pengawasan lebih ketat jauh lebih masuk akal daripada tindakan represif dan pembongkaran sepihak,” ujarnya.
Harapan untuk Keadilan dan Dialog
Pihak Kalimantan Jaya menyayangkan belum adanya ruang resmi untuk memberikan klarifikasi di media yang telah menyebarkan pemberitaan sepihak.
“Kami tidak menolak hukum. Kami hanya minta waktu dan kesempatan untuk menyelesaikan proses administratif. Jangan hukum kami sebelum semuanya jelas,” tegas salah satu pengelola gudang.
Elda pun berharap hukum ditegakkan dengan mempertimbangkan hati nurani, bukan hanya pasal-pasal.
“Jika hukum ditegakkan tanpa empati, maka keadilan kehilangan makna sejatinya,” pungkasnya.
Saat ini, Kalimantan Jaya dan para pekerja hanya bisa berharap agar pemerintah dan masyarakat memberi mereka ruang untuk menyampaikan suara dan mendapat keadilan.
