Praperadilan "Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka" - Laman 2 dari 5

Medan Benteng| Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum, memberikan keterangannya sebagai ahli pidana dalam perkara Praperadilan, sah atau tidaknya penetapan tersangka, sehubungan permasalahan hukum dengan Register Perkara Nomor : 1/Pid.Pra/2023/PN-Lbp. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Sidang 5, (Kamar Sidang Prof. Dr. Kusumah Atmadja, S.H.), Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Jl. Sudirman No. 58, Petapahan, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kamis (23/2/2023). Ahli pidana Dosen Tetap Universitas Pembangunan Panca Budi Prodi Ilmu Hukum ini menjelaskan, yang dimaksud dengan merugikan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud Dalam UU RI Nomor 31 tahun 1999 Jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni, Pasal 1 angka 22, Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan, “Kerugian Negara/ daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai". Kerugian keuangan atau daerah nyata dan pasti ini, adalah kata lain dari kerugian itu harus betul-betul ada dan merupakan akibat yang nyata dari perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, sehingga menjadi delik materiil. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa, kerugian negara adalah Kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Untuk lebih dapat memahami apa itu kerugian negara, maka dapatdiuraikan kembali menjadi unsur-unsur sebagai berikut : adanya pelaku/ penanggung jawab; kekurangan uang, surat berharga, dan barang; kerugian yang jumlahnya nyata dan pasti; tindakan melawan hukum baik sengaja maupun lalai; serta adanya hubungan kausalitas antara tindakan melawanhukum dengan kerugian yang terjadi. Ahli Pidana juga menambahkan, Unsur-unsur Pasal yang terkandung dalam Pasal 2 mengenai Kerugian Keuangan Negara dalam Undang-Undang Dalam Pasal 2 ayat (1) dari UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) adalah:1) Melawan hukum,2) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,3) Dapat merugikan keuangan negara atau perekomian negara. Sedangkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah:(1)Adanya suatu perbuatan;(2) Perbuatan tersebut melawan hukum;(3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku;(4) Adanya kerugian bagikorban;(5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Unsur tentang merugikan keuangan negara menjadi sangat penting dalam tindak pidana korupsi sehingga di dalam penjelasanpasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 dijelaskanbahwa, "Yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal inimencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupundalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diaturdalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tinda pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat-akibat". Saat sekarang ini rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengubah secaramendasar kualifikasi delik dari tindak pidana korupsi dari delikformil menjadi delik materil. Konsekuensinya, jika akibat yangdilarang yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara belum atau tidak terjadi maka berarti belum terjadi tindak pidana. Menurut AHLI, seseorang (person) atau Badan Hukum yang bermohon untuk meminta Pengurangan, Keringanan, danPembebasan Pajak dapat diberikan kepada Wajib Pajak yang bermohon kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang (Vide Perda Kabupaten Deli Serdang Nomor: 02 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah) yakni diatur didalam Bab XIX, Pasal 104 ayat (1) dan (2). Dan adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor: 82 / PMK.03 / 2017 Tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yakni terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut diatas yang berbunyi:(1) Pengurangan PBB dapat diberikan kepada wajib Pajak:a. Karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak; ataub. Dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa. Menurut AHLI wajib Pajak dalam hal telah membayarkan (Menyetor iuran yang dibebankan kepada Wajib Pajak) "tidak dapat" dikwalifikasikan sebagai seseorang yang telah diduga merugikan keuangan negara, walaupun Pemohon (Wajib Pajak) telah bermohon untuk meminta pengurangan kepada pihak yangberwenang, dan dikabulkan kepada kepada lembaga yangberwenang terhadap Wajib Pajak tersebut, hal ini menurut AHLIsangatlah keliru dalam hal Penetapan Tersangka kepada Wajib Pajak dalam hal perkara Permohonan Pra Peradian ini. Menurut AHLI, PP Nomor 50 tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan kewajiban Perpajakan.Yakni aturan dalam PP tersebut diatas Penetapan Tersangka tetapharus memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Perpajakan. Pasal 61 ayat (1) PP Nomor 50 /2022 memberikan ruang untuk penetapan Tersangka di bidang perpajakan dapat dilakukan tanpa didahului pemeriksaan saksi. Disisi lain penetapan Tersangka tindak Pidana perpajakan harus berdasarkan dua (2) Alat Bukti yang sah, artinya telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana pada wajib pajak tersebut. Ketika tersangka tidak juga memenuhi panggilan, penyidik akan melakukan tindakan berupa mengumumkan pemanggilan tersebut pada media berskala nasional dan atau internasional, mengusulkan Tersangka masuk Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), serta minta bantuan kepada Pihak yang berwenang untuk dicatat dalam red notice. Jadi menurut AHLI Penetapan Tersangka yang dilakukan Pihak Kejaksaan Negeri Deli Serdang terhadap Wajib Pajak (Pemohon Pra-Peradilan) Salah dalam menerapkan hukum dan Peraturan PerUUan, dikarenakan Penetapan Tersangka yang dilakukan PihakKejaksaan terhadap Wajib Pajak terhadap Sdr. NS, menurut ahli dikategorikan bukan termasuk wewenang Kejaksaan dalam halPenetapan Tersangka, karena Wajib Pajak telah membayar iuran pajak yang dimohonkan untuk dilakukan pengurangan tersebut kepada lembaga yang berwenang dan telah disetujui dan telah disetor ke kas negara, itu menurut ahli bukan suatu Tindak Pidana yang merugikan keuangan Negara. Menurut AHLI, SEMA R.I Nomor 1 Tahun 2018 tertanggal 23 Maret 2018 tersebut tentang Status DPO (Daftar Pencarian Orang) yang telah dikeluarkan Kejaksaan Negeri Deli Serdang, yang pada pokoknya seseorang yang melarikan Diri tidak dapat dijadikan Dasar sebagai Legal Standing Pemohon Praperadilan itu adalah salah besar pemahaman Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam, dikarenakan menurut AHLI Permohon Pra Peradian terlebih dahulu mengajukan Permohonan Pra Peradilan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yakni tertanggal 27 Januari 2023 setelah adanya Surat Panggilan Tersangka, sedangkan surat DPO diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang yakni tertanggal: 14 Februari 2023, artinya SEMA No.1 tahun 2018 tersebut kalimat Larangan dalam mengajukan PraPeradilan tersebut mempunyai Makna "Apabila Penetapan DPO tersebut lebih dahulu terbit dari Pengajuan Permohonan Pra Pradilan ke Pengadilan, maka Status Legal Standing Pemohon Praperadilan tersebut tidak dapat diterima". Akan tetapi dalam hal ini berbeda Pemohon Pra Peradilan lebihdahulu mengajukan Permohonan nya ke Pengadilan baru setelahitu terbitlah Surat DPO, Maka SEMA tersebut menurut AHLI dapat dikesampingkan, tutup Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum.

Praperadilan “Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka”

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Jangan Lewatkan

Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan